Imbas Perseteruan Thailand-Kamboja di SEA Games 2025: Dua Jalan ke Depan
Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memuncak pada 8 Desember 2025, memicu bentrokan bersenjata, serangan udara, dan korban jiwa. Eskalasi konflik ini terjadi hanya sehari sebelum pembukaan Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) ke-33 yang dijadwalkan berlangsung di Thailand dari 9 hingga 20 Desember 2025. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kelangsungan acara olahraga regional tersebut dan stabilitas kawasan.
Bentrokan terbaru ini dilaporkan menewaskan setidaknya lima orang, termasuk empat warga sipil Kamboja dan satu tentara Thailand, serta menyebabkan ribuan warga di sepanjang perbatasan mengungsi. Thailand melancarkan serangan udara di wilayah Kamboja, merespons tembakan dari pihak Kamboja, dengan kedua belah pihak saling menuduh sebagai pemicu awal kekerasan. Insiden ini terjadi setelah gencatan senjata yang disepakati sebelumnya runtuh akibat insiden ranjau darat yang melukai tentara Thailand pada bulan sebelumnya. Konflik perbatasan ini berakar dari sengketa wilayah yang telah berlangsung lama, termasuk di sekitar Kuil Preah Vihear dan kawasan Segitiga Zamrud.
Dampak langsung konflik terhadap SEA Games 2025 sudah terasa. Kamboja telah mengundurkan diri dari cabang olahraga sepak bola putra dengan alasan situasi keamanan di Thailand. Pihak penyelenggara SEA Games Thailand juga sedang mempertimbangkan untuk melarang partisipasi Kamboja karena masalah keamanan bagi atlet mereka. Otoritas Olahraga Thailand (SAT) telah meningkatkan langkah-langkah keamanan dengan mengerahkan polisi berseragam dan tidak berseragam untuk menjaga keselamatan atlet. Upacara pembukaan SEA Games 2025 dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Chonburi, dan Songkhla, sementara pertandingan sepak bola putra dipindahkan ke Bangkok dan Chiang Mai setelah Songkhla dilanda banjir.
Di tengah ketegangan ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah menyuarakan keprihatinan mendalam dan mendesak kedua negara untuk menahan diri semaksimal mungkin, menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, dan memanfaatkan mekanisme diplomatik yang ada. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh juga telah mengeluarkan imbauan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja untuk tetap waspada dan menghindari perjalanan ke wilayah perbatasan yang rawan konflik.
Berikut adalah dua skenario utama yang mungkin terjadi pasca-eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja di tengah berlangsungnya SEA Games 2025:
1. Skenario Eskalasi dan Dampak Jangka Panjang pada Stabilitas Regional
Jika konflik terus memburuk dan meluas di luar kendali, dampaknya bisa sangat parah. Skenario ini melibatkan peningkatan intensitas pertempuran, kemungkinan pengerahan lebih banyak pasukan dan persenjataan berat, serta peningkatan jumlah korban jiwa dan pengungsi. Dalam konteks SEA Games, eskalasi dapat menyebabkan penarikan diri lebih banyak negara peserta, bahkan pembatalan atau penundaan seluruh acara olahraga, yang akan menjadi pukulan telak bagi semangat persatuan dan olahraga di Asia Tenggara. Krisis kemanusiaan akan semakin memburuk, dengan tekanan besar pada negara-negara tetangga untuk menampung pengungsi. Stabilitas regional terancam serius, memaksa intervensi yang lebih kuat dari ASEAN dan komunitas internasional, berpotensi menimbulkan sanksi ekonomi atau tekanan diplomatik yang lebih besar terhadap kedua negara yang bertikai. Konflik yang berlarut-larut juga dapat mengganggu jalur perdagangan dan investasi di kawasan, menciptakan ketidakpastian ekonomi yang meluas.
2. Skenario De-eskalasi dan Upaya Diplomatik yang Diperbarui
Skenario ini melihat adanya tekanan internasional dan regional yang berhasil meredakan ketegangan. Meskipun konflik telah pecah, upaya diplomatik yang gencar dapat mendorong kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan. Ini bisa mencakup penegakan kembali gencatan senjata yang dihormati, mediasi yang sukses oleh negara-negara anggota ASEAN atau kekuatan global seperti Amerika Serikat (yang sebelumnya pernah memediasi gencatan senjata antara kedua negara). Proses hukum internasional melalui Mahkamah Internasional (ICJ) juga dapat menjadi jalur penyelesaian sengketa perbatasan yang berkelanjutan. Meskipun de-eskalasi dapat terjadi, citra SEA Games 2025 dan Thailand sebagai tuan rumah kemungkinan besar tetap akan tercoreng oleh insiden tersebut. Kamboja mungkin akan kembali berpartisipasi penuh jika jaminan keamanan dapat diberikan secara meyakinkan, namun langkah-langkah keamanan ekstra di seluruh acara kemungkinan akan tetap berlaku. Prioritas utama dalam skenario ini adalah menghentikan pertempuran, melindungi warga sipil, dan kembali ke jalur diplomatik yang didukung oleh hukum internasional dan nilai-nilai ASEAN.
Terlepas dari skenario mana yang akan terjadi, konflik yang terjadi di tengah perhelatan akbar seperti SEA Games ini menjadi pengingat pahit akan kerapuhan perdamaian dan pentingnya dialog konstruktif untuk menyelesaikan sengketa demi masa depan stabilitas dan kemakmuran bersama di Asia Tenggara.